Saturday, September 11, 2021

Keresahan dan Kepanikan di Kalangan Masyarakat

Data penelitian tentang penyebaran virus corona yang menular di tengah pandemi dapat dengan tepat disebut pembunuhan massal yang direncanakan. Data yang dimanipulasi dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan pandemi dan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, harus dihentikan. Banyak indikasi manipulasi data di berbagai level pemerintahan, terlihat dari keanehan data beban kasus dari sejumlah daerah. Penyimpangan tersebut umumnya terkait dengan pengurangan jumlah tes yang dilaporkan, pemahaman angka kasus aktif dan penyembunyian data kematian. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa di daerah tertentu semuanya baik-baik saja.
Ketika ahli epidemiologi, pada bulan Mei, berulang kali memperingatkan kemungkinan gelombang kedua infeksi virus, banyak daerah bersaing untuk mengecilkan jumlah tes, dengan tujuan mempertahankan status 'zona hijau'. Penyediaan data yang menyesatkan menyebabkan bencana. Ada juga dugaan manipulasi data Covid-19 di tingkat kabupaten dan kota.

Masalah data sudah terlihat sejak awal pandemi. Selalu ada kesenjangan antara data di lapangan dan kebakaran resmi yang dirilis setiap hari. Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan pada Maret lalu bahwa angka sebenarnya tidak dirilis karena pemerintah "tidak ingin memicu keresahan dan kepanikan di kalangan masyarakat." Ada banyak kemungkinan motif di balik manipulasi data pandemi.

Data yang dimanipulasi jelas membahayakan publik. Mereka yang percaya data palsu menjadi ceroboh, lengah, dan tidak menyadari bahwa virus tersebut kini bermutasi menjadi varian yang lebih fatal. Mungkin ada ledakan kasus baru. Ada kemungkinan beberapa dari mereka yang telah meninggal menjadi korban dari informasi yang menyesatkan ini. Data palsu jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Data yang salah, di atas bantahan yang dikeluarkan oleh banyak pejabat, membuat sulit untuk menangani pandemi. Ketidakjujuran, penolakan berlebihan dan kurangnya keterbukaan jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Selain mempersulit penanganan pandemi, perilaku ini juga mengikis kepercayaan publik. Dalam hubungan internasional, dunia akan kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia, yang akan mempengaruhi banyak aspek di negara ini termasuk investasi asing dan kedatangan turis asing.

Baca juga: Penyedia layanan jasa optimasi SEO website murah berkualitas di Indonesia raya.

Pemerintah di semua tingkatan harus menyediakan data pandemi yang akurat. Jika tidak, mereka berhak diejek karena hanya bisa mengontrol data, bukan penyebaran virus.

Presiden Indonesia Joko Widodo telah membatalkan skema vaksin berbayar untuk perorangan. meskipun demikian, program serupa untuk korporasi terus berlanjut. Perusahaan yang ingin karyawannya divaksinasi agar dapat beroperasi kembali dengan aman harus membayar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di tengah penularan virus corona yang fatal ini dan penutupan ekonomi yang hampir total, menjual vaksin yang menyelamatkan jiwa sama sekali tidak etis. Pemerintah berisiko kehilangan kredibilitas serta kepercayaan publik.

Selanjutnya, argumen yang mendukung vaksin berbayar telah dibantah satu per satu. Awalnya, Presiden Jokowi mengatakan korporasi bisa membeli vaksin karena dana pemerintah terbatas. Sementara pemerintah akan fokus pada penyediaan vaksinasi gratis bagi orang-orang yang paling rentan, perusahaan yang ingin menghindari antrean dapat menggunakan dana mereka sendiri. Lagi pula, tujuannya sama: memastikan lebih banyak orang divaksinasi.

Tapi alasan ini tidak masuk akal sejak awal. Anggaran Rp74 triliun untuk vaksin bagi 182 juta orang masih bisa ditanggung pemerintah. Dibandingkan dengan usulan suntikan modal untuk BUMN atau rencana pengadaan senjata dari kementerian pertahanan, anggaran vaksin tidak terlalu besar dan harus menjadi prioritas.

Skema vaksin berbayar juga menimbulkan pertanyaan. Awalnya, pemerintah menjamin akan mengimpor vaksin melalui BUMN. Kimia Farma dinominasikan untuk mengimpor vaksin sinopharm untuk program "Vaksin Gotong Royong". Dalam praktiknya, KADIN muncul sebagai koordinator - yang mengumpulkan data dari perusahaan yang terdaftar. Belakangan, muncul bisikan bahwa sejumlah taipan KADIN berada di balik pasokan vaksin China.

Ada juga yang aneh dengan harga yang ditentukan pemerintah. Pemerintah juga telah mengindikasikan bahwa tidak akan selalu dapat menyediakan vaksin gratis.

Masalahnya, saat ini skema vaksin berbayar di lapangan juga berantakan. Sejumlah perusahaan yang mendaftarkan stafnya saat ini mundur. Alasannya sederhana: kekurangan dana. Masalah ini memunculkan ide untuk mengubah skema: vaksin akan dijual ke konsumen perorangan dari apotek Kimia Farma.

Pemerintah kemudian mengubah payung hukum. Menteri Kesehatan Budi GUnadi Sadikin mengatakan kepada DPR bahwa perubahan ini dilakukan setelah rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Keributan skema vaksin berbayar menunjukkan semrawutnya penanganan pandemi di Indonesia. Menteri kesehatan, kepala resmi otoritas medis, tampaknya bimbang antara kepentingan bisnis dan politik. Dia harus bekerja dengan ahli epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, dan pakar kebijakan publik untuk menentukan cara terbaik menangani pandemi. Semua pemangku kepentingan harus mematuhi keputusan yang dibuat oleh otoritas medis.

Pandemi hanya akan bisa diatasi jika ada solidaritas sosial yang kuat. Publik muak dengan mereka yang mencari untung, dan ini juga membuat mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.